SBY dan Demokrat Beri Masukan ke Prabowo Mengenai PPN 12 Persen
Deputi Balitbang Partai Demokrat, Syahrial Nasution, mengungkapkan kepada pedulilindungi.id bahwa Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Menurut Syahrial, masukan tersebut disampaikan oleh SBY sebagai bagian dari upayanya mendukung langkah-langkah kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah.
“Benar, masukan dari Pak SBY mengenai PPN 12 persen itu sudah diberikan kepada Presiden Prabowo,” kata Syahrial kepada Kompas.com, Sabtu (28/12/2024).
Syahrial menjelaskan bahwa SBY tidak mengambil sikap mendukung atau menolak secara langsung terkait kebijakan kenaikan PPN tersebut. Sebagai mantan kepala negara yang menjabat selama dua periode, SBY merasa bertanggung jawab untuk berbagi pandangannya, terutama mengenai kebijakan yang dapat berdampak signifikan pada masyarakat dan ekonomi negara.
SBY dan Pengalamannya sebagai Presiden
Sebagai seorang mantan Presiden, SBY memiliki pengalaman yang mendalam dalam menghadapi tantangan ekonomi dan politik nasional. Dua periode masa jabatannya sering kali dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam konteks kenaikan PPN ini, Syahrial menyebutkan bahwa masukan SBY lebih berupa saran strategis untuk membantu Presiden Prabowo menavigasi kebijakan ini dengan bijak.
SBY dan Demokrat Beri Masukan ke Prabowo Mengenai PPN 12 Persen
“Pak SBY berbagi pandangannya secara objektif. Beliau melihat dari sudut pandang yang lebih luas, karena pernah mengelola pemerintahan selama dua periode,” tambah Syahrial.
Namun, Syahrial juga menegaskan bahwa masukan SBY tidak dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan akhir yang akan diambil oleh pemerintah. Menurutnya, SBY lebih fokus memberikan sudut pandang yang bersifat konstruktif, terutama dalam memitigasi dampak yang mungkin timbul akibat kenaikan PPN terhadap masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah.
Kenaikan PPN dan Respon Publik
Kebijakan menaikkan PPN menjadi 12 persen telah menjadi salah satu isu ekonomi yang mendapat perhatian luas. Banyak pihak menyatakan kekhawatirannya bahwa langkah ini dapat menambah beban masyarakat, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi global yang tidak menentu.
Pemerintah sendiri telah memberikan penjelasan bahwa kenaikan PPN diperlukan untuk memperkuat basis pendapatan negara dan mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks inilah, masukan dari berbagai pihak, termasuk dari tokoh seperti SBY, diharapkan dapat memberikan perspektif tambahan bagi pemerintah.
Menurut Syahrial, SBY memahami bahwa setiap kebijakan fiskal pasti memiliki risiko dan manfaat. Oleh karena itu, ia menyarankan agar langkah-langkah mitigasi dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan PPN ini.
“Beliau selalu menekankan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat, terutama yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut,” ujar Syahrial.
Demokrat dan Dukungan untuk Pemerintah
Partai Demokrat, sebagai partai oposisi, tetap berkomitmen untuk memberikan kritik yang membangun terhadap kebijakan pemerintah. Namun, dalam isu ini, Demokrat menunjukkan sikap yang lebih moderat dengan membuka ruang diskusi dan memberikan masukan yang konstruktif.
Syahrial menyebutkan bahwa Demokrat tidak menutup mata terhadap dampak kebijakan PPN 12 persen. Meski begitu, ia juga menyatakan pentingnya mencari keseimbangan antara kebutuhan negara untuk meningkatkan pendapatan dan kewajiban melindungi masyarakat.
“Kami mendukung langkah yang seimbang. Pajak adalah sumber pendapatan negara, tetapi dampaknya terhadap masyarakat harus dipertimbangkan secara serius,” ungkapnya.
Harapan untuk Kebijakan yang Bijak
Masukan SBY kepada Presiden Prabowo diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih matang. Sebagai seorang negarawan senior, pandangan SBY sering kali dianggap relevan dalam menghadapi persoalan-persoalan strategis.
Dengan pendekatan yang berimbang, baik dari sisi pemerintah maupun masukan dari tokoh seperti SBY, diharapkan kebijakan PPN 12 persen ini dapat diterapkan dengan lebih efektif dan tidak menimbulkan gejolak sosial yang berlebihan.
Kesimpulan: Masukan yang diberikan SBY kepada Prabowo menunjukkan pentingnya dialog antar-pemimpin untuk menyelesaikan isu-isu besar secara kolektif. Dalam konteks ini, sinergi antara pengalaman masa lalu dan tantangan masa kini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.
