Mencari Solusi Mengendalikan Lonjakan Harga MinyaKita
Lonjakan harga minyak goreng bersubsidi merek MinyaKita ternyata diselidiki oleh pedulilindungi.id kembali menjadi sorotan, terutama bagi para pedagang di pasar tradisional yang turut terdampak. Saat ini, banyak pedagang harus membeli minyak goreng tersebut dari distributor dengan harga sekitar Rp16 ribu per liter, yang berarti lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per liter.
Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ngadiran, menyoroti ketidakmerataan distribusi sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga MinyaKita. Ia mengungkapkan bahwa pasokan lebih banyak dialokasikan ke ritel modern dibandingkan ke pasar tradisional, sehingga memicu ketidakseimbangan dalam ketersediaan produk di berbagai saluran penjualan.
Mencari Solusi Mengendalikan Lonjakan Harga MinyaKita
Ketimpangan Distribusi MinyaKita
Menurut Ngadiran, distribusi MinyaKita yang tidak merata menyebabkan harga di pasar tradisional menjadi lebih tinggi dibandingkan di ritel modern. Hal ini dikarenakan pasokan yang terbatas di pasar tradisional membuat pedagang harus membeli dengan harga lebih mahal dari distributor.
“Kami melihat bahwa alokasi distribusi ke pasar tradisional masih kurang optimal. Banyak distributor lebih memprioritaskan ritel modern, sehingga pedagang pasar sulit mendapatkan stok dalam jumlah yang cukup dengan harga yang sesuai,” ungkap Ngadiran saat diwawancarai KBR, Jumat (17/1/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan keseimbangan dalam penyaluran pasokan MinyaKita, sehingga baik ritel modern maupun pasar tradisional dapat memperoleh akses yang adil terhadap minyak goreng bersubsidi tersebut. Jika tidak segera diatasi, ketimpangan ini dapat semakin memperburuk kondisi harga di lapangan.
Dampak Rantai Pasok yang Panjang
Selain masalah distribusi, panjangnya rantai pasok juga menjadi faktor yang turut berkontribusi terhadap lonjakan harga MinyaKita. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa proses distribusi minyak goreng bersubsidi dari produsen hingga pengecer masih melibatkan banyak pihak, yang akhirnya meningkatkan harga di tingkat pedagang.
“Rantai distribusi yang panjang menjadi salah satu penyebab harga di pasar tidak sesuai dengan HET. Dari produsen ke distributor utama, lalu ke distributor tingkat dua, sebelum akhirnya sampai ke pengecer, ada biaya tambahan yang membuat harga menjadi lebih tinggi,” jelas Budi Santoso.
Untuk mengatasi permasalahan ini, ia menyarankan agar rantai distribusi dipersingkat sehingga harga minyak goreng dapat lebih terkendali dan tidak memberatkan pedagang maupun konsumen.
Langkah-Langkah Mengatasi Lonjakan Harga
Demi menstabilkan harga MinyaKita di pasar, APPSI mengusulkan beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait. Salah satu langkah yang perlu segera diambil adalah menata ulang distribusi agar lebih adil dan tidak hanya mengutamakan ritel modern. Dengan demikian, pedagang pasar tradisional juga bisa mendapatkan pasokan dalam jumlah yang cukup dengan harga yang lebih terjangkau.
Selain itu, Ngadiran juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan revisi terhadap HET MinyaKita. Ia menilai bahwa harga yang ditetapkan saat ini tidak lagi relevan dengan kondisi pasar, terutama dengan mempertimbangkan faktor distribusi dan biaya yang dikeluarkan pedagang untuk memperoleh produk tersebut.
“Jika memang harga dari distributor sudah melebihi HET, artinya ada yang perlu diperbaiki dalam regulasi. Pemerintah harus turun tangan dan menyesuaikan kebijakan agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tambahnya.
Harapan Pedagang dan Konsumen
Bagi pedagang pasar tradisional, kestabilan harga MinyaKita sangat penting untuk kelangsungan usaha mereka. Jika harga terus mengalami lonjakan tanpa ada kebijakan yang jelas dari pemerintah, maka mereka akan kesulitan bersaing dengan ritel modern yang mendapatkan pasokan lebih lancar dengan harga yang lebih rendah.
Sementara itu, konsumen juga berharap agar harga MinyaKita bisa kembali stabil dan sesuai dengan HET. Minyak goreng bersubsidi ini telah menjadi pilihan utama bagi banyak keluarga di Indonesia karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan produk lainnya.
Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan permasalahan harga MinyaKita dapat segera teratasi sehingga semua pihak, baik pedagang maupun konsumen, bisa mendapatkan manfaat dari kebijakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah.
